Jumat, 19 Oktober 2012

DIMENSI-DIMENSI DALAM ADMINISTRASI PENDIDIKAN


BAB II

DIMENSI-DIMENSI DALAM ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Tujuan Pembelajaran
          Setelah mengikuti secara aktif kegiatan proses pembelajaran, mahasiswa yang mengambil mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan diharapkan akan dapat:
1.    Menyebutkan dimensi-dimensi yang terdapat dalam Administrasi Pendidikan.
2.    Menjelaskan kegiatan manajemen administrasi dan kegiatan manajemen operatif
3.    Menjelaskan macam-macam teknik manajemen dalam administrasi pendidikan
4.    Menjelaskan administrasi pendidikan sebagai suatu proses sosial
5.    Menjelaskan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang kepala sekolah selaku pemimpin pendidikan. 

PEMBAHASAN MATERI PEMBELAJARAN
Uraikan pada bab terdahulu tentang administrasi pendidikan telah jelas bagi kita, baik menyangkut batasan pengertiannya; faktor dan unsur-unsurnya, dasar dan tujuannya, maupun fungsi-fungsinya secara terperinci. Namun pemahaman tentang berbagai aspek tersebut di atas secara keseluruhan sangat bergantung kepada sudut pandangan atau titik tolak           dari mana seseorang melihat dan dengan kacamata macam mana penglihatan itu digunakan. Tentunya setiap orang diharapkan memandang administrasi pendidikan itu sama penglihatannya walaupun dengan kacamata yang berbeda. Namun dalam realitasnya masing-masing orang menggunakan kacamatanya sendiri-sendiri dengan penglihatannya yang berbeda-beda pula sesuai dengan ukuran besar-kecilnya kacamata serta luas sempitnya sudut penglihatan dari masing-masing orang. Hal ini menunjukkan ciri bahwa administrasi pendidikan itu sendiri merupakan fenomena sosial yang mempunyai “aneka muka“. Oleh karena itu, knezevich tidak terlalu setuju  bila kita memulai mempelajari administrasi pendidikan dengan menentukan suatu batasan atau definisi terlebih dahulu. Ia lebih setuju menganalisis pemahaman administrasi pendidikan itu dari berbagai sudut pandangan yang dia sebut “dimensi”.
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka administrasi pendidikan itu bila dianalisis secara detail maka terdapat beberapa sudut pandangan (dimensi) antara lain sebagai berikut:

A.   ADMINISTRASI PENDIDIKAN DILIHAT SEBAGAI SUATU PROSES KEGIATAN MANAJEMEN.
Pengelolaan terhadap seluruh substansi pendidikan bagi seorang pemimpin pendidikan yang berfungsi selaku administrator, sangat diharapkan memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang positif terhadap seluruh fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Walaupun diketahui bahwa fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan adalah bersifat umum dan dapat diberlakukan pada bidang apapun. Dalam kenyataannya tidak dapat disangkal bahwa proses kegiatan manajemen dapat pula diterapkan secara luas dalam bidang administrasi pendidikan, termasuk teknik-teknik manajemen baik yang bersifat tradisional (convensional) maupun yang modern dewasa ini.
Apabila fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan itu dianalisis secara deteil, maka nampak ada dua aspek yang mempunyai pengaruh besar dan sangat berperan pada diri setiap manajer, yaitu akal (mind) dan tindakan (action). Namun oleh Piet A.Sahertian dkk, menganggap bahwa “pekerjaan administrasi pendidikan bukan hanya membutuhkan akal (mind) dan tindakan (action) tetapi juga pembentukan sikap. Dengan demikian, kepada setiap administrator pendidikan dipersiapkan agar memiliki kompetensi yang            dapat berpikir, bertindak dan bersikap administratif”. (Piet A. Sahertian, dkk, 1982 : 7).
Administrasi pendidiakan sebagai proses kegiatan manajemen dapat dibedakan atas proses kegiatan pimpinan (manajer) dan proses kegiatan pelaksana (opration). Hadari Nawawi mengelompokkan kedua proses kegiatan manajemen tersebut atas :
(a)  Proses kegiatan pimpinan (Manajemen administratif), melaksanakan kegiatan-kegitan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi  mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan tujuan yang          hendak dicapai. Proses kegiatan ini berjalan melalui tahap-tahap :                 (a) Perencanaan (planning); (b) pengorganisasian (organizing);                           (c) bimbingan/pengarahan (directing/commanding); (d) koordinasi (coordinating); (e) pengawasan (controlling), dan (f) komunikasi (communication).Karena itu, proses ini disebut pula dengan “management of administrative function”.
(b) Proses kegiatan pelaksanaan (Manajemen operatif), melaksanakan kagiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tepat dan benar. Proses kegiatan pelaksanan ini meliputi : (a) tata usaha; (b) perbekalan; (c) kepegawaian; (d) keuangan; (e) hubungan masyarakat. Karna itu, kegiatan ini di sebut pula dengan “management of operative function”. (Hadari Nawawi,           1981 : 14).
Hendayat Soetopo dan Wasty Soemanto, (1982:257-258) telah membuat rangkuman spesifikasi yang berhubungan dengan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut :

HENRY FAYOL
         

U R W I K    
         

G. R. TERRY

N E W M A N


L. GULLICK  


S E A R S     
         

A S S A        


G R E G G    



JENSON


KONZT & DONAL


:


:


:

:


:


:


:


:



:


:
Prevoiring, organizing, commanding, coordinating dan controlling.

Forcasting, planning, organizing, directing, coordinating, controlling.

Planning, organizing, actuating, controlling.

Planning, organizing, assembling, resources, directing, dan controlling.

Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting.

Planning, organizing, directing, coordinating, controlling.

Planning, alocating, resources, stimulating, coordinating, evaluating.

Decision-Making, Planning, organizing, communicating, influencing, coordinating, evaluating.

Decision-Making, programming, stimulating, coordinating, appraising.

Deliberating, decision-making, programming, stulating, coordinating, appraising.
L. ALLIN

         
L. ALLEN           THE LIANG GIE



PRAJUDI ATMOSUDIRDJO


SPRIEGEL    
:


:



:


:

Planning, organizing, staffing, directing, controlling.

Leading, Planning, organizing, controlling.
Planning, decision-making, directing, coordinating, controlling, improving.

Planning, organizing, directing/actuating, controlling.

Planning, organizing, controlling.

Dari semua ahli yang mengemukakan fungsi-fungsi manajemen tersebut di atas, Pada hakekatnya hanya terdapat tiga fungsi pokok,               yaitu fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), dan pengawas (controlling). Ketiga fungsi pokok tersebut dalam literature diketemukan minimal ada tiga ahli yang setuju dengan fungsi-funsi tersebut, yaitu Spriegel, Dalton E. Mc. Farland dan Pariata Westra. Sedangkan dalam prosesnya dapat pula disarikan menjadi tiga kegiatan utama yaitu kegiatan perencanaan (planning), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling). Ketiga kegiatan ini penjelasanya telah diuraikan pada bagian terdahulu dalam diktat/buku ini.
Teknik-teknik Manajemen dalam Administrasi Pendidikan.
1.   Teknik Manajemen konvensional.
Teknik manajemen konvensional (tradisional) lebih menekankan pada aspek mekanisasi dan hubungan kemanusiaan, karena unsur pengakuan rasional kurang banyak mendapat perhatian. Teknik manajemen konvensional ini dapat pula dibagi atas empat jenis, yaitu:
(a)  Management by personality, yakni teknik manajemen yang dalam pelaksanaannya banyak menonjolkan kepribadian yang diwariskan oleh pengakuan akan kewibawaannya dalam mengendalikan organisasi.
(b)  Management by costum, yakni teknik manajemen yang lebih banyak memperhatikan kebiasaan yang pernah berjalan dan sedang dipakai dalam pengadministrasian. misalnya kerja-sama dalam bentuk gotong-royong,  dan sebagainya.
(c)  Management by reward, yakni teknik manajemen yang menimbulkan dorongan untuk bekerja dengan diberi motivasi extrinsic. orang dianggap mempunyai kemauan untuk bekerja  apabila diberi motivasi seperti pujian, hadiah-hadiah yang sesuai dengan kesenangannya. karena itu produktivitas kerja dalam organisasi ini akan meningkat apabila motivasi ini tetap dipertahankan, dan akan menurun bila motivasi tersebut diabaikan.
(d) Management by ligitimation, yaitu teknik manajemen yang dijalankan disertai dengan pembatasan-pembatasan berupa aturan-aturan norma-norma) yang dipaksakan kepada para anggota untuk mengikutinya. keadaan demikian ini akan menimbulkan suasana karyawan yang penuh dengan ketakutan.

2.   Teknik Manajemen Modern
Berbagai upaya baru telah muncul dalam pengelolaha proses pendidikan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang semakin tajam dewasa ini.  Falsafah dasar dengan prinsip demokrasi Pancasila berkembang dengan pengakuan yang mendalam akan hakekat kemanusian menjadi motivasi dalam penerapan teknik-teknik manajemen yang dianggap masih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern antara lain sebagai berikut:
(a)  Management by delegation, member wewenang dan tanggung jawab kepada setiap pimpinan bagian (unit kerja) dan kepercayaan ini bias dilimpahkan pula kepada bawahannya (unit terkecil) dibawahnya sesuai dengan tanggun jawabnya. dalam kesatuan hirarki yang saling menunjang. teknik semacam ini memberikan pengakuan dan kepercayaan atas prestasi dan kemampuan pada para bawahan (anggotanya).
(b) Management by system, dilaksanakan dengan melihat kompenen-komponen yang ada dalam organisasi sebagai suatu kesatuan yang utuh dan saling menunjang. komponen-komponen tersebut sangat berpengaruh yang sama pentingnya sehingga salah satunya kurang maka akan mempengaruhi seluruh sistem yang ada.
(c)  Management by objectives, yaitu teknik manajemen yang pelaksanaan seluruh kegiatannya berorientasi kepada tujuan sebagai kriteria atau patokan keberhasilan. proses manajemen yang berhasil adalah yang dapat mencapai tujuan. (Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, 1982:267-269).
(d) Bagaimanapun penerapan teknik-teknik manajemen modern telah dianggap efektif dalam administrasi pendidikan akan tetapi dalam prakteknya teknik manajemen konvensional masih tetap di perlukan, proses manajemen dalam administrasi pendidikan masih tetap menerapkan kedua teknik manajemen tersebut secara terpadu sesuai dengan situasi dan kondisi serta kenyataan-kenyataan praktis yang ada dalam organisasi pendidikan.

B.   ADMINISTRASI PENDIDIKAN DILIHAT SEBAGAI KEGIATAN KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) DAN PERILAKU MANUSIA (HUMAN BEHAVIOR).
1.   Administrasi Pendidikan sebagai Proses Sosial
Administrasi pendidikan sebagai proses sosial dapat dianalisis dari tiga sudut pandangan, yaitu:
a.    Dari segi strukturnya (structurally), administrasi pendidikan dipandang sebagai interaksi hubungan antara atasan dan bawahan dan dalam suatu sistem sosial.
b.    Dari segi fungsinya (functionally), tingkatan hubungan yang menunjukkan sebagai tempat menetapkan dan mengintegrasikan berbagai peranan dan fasilitas untuk mencapai tujuan dari sisitem sosial tersebut.
c.    Dari segi pelaksanaannya (operationally), yaitu proses administrasi pendidikan dangan segala konsekuensinya di dalam situasi sosial yang meliputi interaksi dari orang ke orang. Dalam proses demikian inilah penunjukan kedudukan, pengadaan fasilitas, organisasi prosedur, pengaturan kegiatan, dan penilaian pelaksanaan kegiatan itu terjadi. Dalam keadaan demikian, administrasi pendidikan menunjukan suatu mekanime kerja/jaringan kerja yang melibatkan saling interaksi antar manusia, alat dan bahan (kurikulum) serta fasilitas lainnya dalam proses pelaksanaan untuk mewujudkan tujuan organisasi.
Apabila administrasi pendidikan sebagai proses sosial ini ditinjau dari segi sistem (system sosial), maka ada dua kelompok gejala saling berinterksi secara bebas. kedua kelompok gejala tersebut oleh Getzels dan Guba memberikan istilah sebagai dimensi nomothetic bagi penekanan harapan institusional, dan dimensi idiographic untuk penekanan pada kebutuhan personal. (J.W. Getzels dan E.G. Guba, 1957:423-441).
Dijelaskan oleh Ambo Elo Adam, bahwa bilamana teori Getzels dan Guba ini diaplikasikan kedalam lembaga sosial, maka dapat dibayangkan memiliki  dua dimensi yang berdiri sendiri, tetapi dalam situasi sebenarnya saling mempengaruhi. kedua dimensi itu ialah dimensi sosiologis dan dimensi psikologis. yang pertama, menunjuk kepada lembaga (institusinya) yang ditandai dengan peranan-peranan dan harapan-harapan tertentu sesuai dengan tujuan sistem, dan yang kedua, mengacu kepada individu-individu yang menempati sistem, masing-masing dengan kepribadian dan disposisi kebutuhan tertentu. tingkah laku sosial dalam sistem sosial ini  dapat dipikirkan sebagai suatu fungsi dari 2 unsur pokok, yaitu dimensi nomotetik (normatif) dan dimensi idiografik (personal). dimensi nomotetik meliputi lembaga, peranan, dan harapan. sedangkan dimensi idiografik terdiri dari indivdu, kepribadian, dan disposisi (kecenderungan) kebutuhan. (Ambo Elo Adam, 1988:38).
Konsep Getzels dan Guba tentang dimensi nomotetik dan dimensi idiografik dalam administrasi pendidikan sebagai tingkah laku sosial dapat dilukiskan secara grafis seperti pada formulasi gambar dibawah ini.
Dimensi Nomotetik (Nomothetic) = Normatif
Institusi           Peranan          Harapan
Tingkah laku sosial
 
Adm. Pend.sebagai sistem sosial
 
              








 



                             Individu        Kepribadian        Kebutuhan
Dimensi Idiografik (Idigraphic) = Personal
Gambar 3:  Model teori Getzels dan Guba tentang proses administrasi pendidikan sebagai tingkah laku sosial.
Konsep ini menjelaskan administrasi pendidikan sebagai suatu proses sosial, dimana perilaku diterima sebagai fungsi dari dimensi-dimensi nomotetik dan idiografik dari suatu sistem sosial. dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa tindakan tertentu dapat timbul secara bersamaan dari dimensi nomotetik dan dimensi idiografik. perilaku sosial itu timbul atau terjadi sendiri dari pola-pola ekspektasi atau harapan untuk berperilaku dengan cara-cara yang konsisten sesuai kebetuhan pribadinya.

            Peranan
                                                                      Kepribadian
 
Dari uraian tersebut diatas, Ambo Elo Adam secara matematis mengemukakan formulasi sebuah rumus dari ide Getzels dan Guba sebagai berikut: B = f ( R x P ), dimana: B = behavior (tingkah laku yang diamati), R = institusional role (peranan institusional) yang dibatasi oleh harapan-harapan institusi, P = personality role (peranan kepribadian) yang batasi oleh disposisi kebutuhan tertentu, dan f = fungsi dari peranan itu. Ide Getzels dan Guba ini dijelaskan lebih lanjut oleh Ambo Elo Adam (1988:39), bahwa sifat interaksi antara peranan dan kepribadian dalam berbagai situasi yang digambarkan dalam sebuah contoh berikut. Seorang prjurit biasa perilakunya dipengaruhi lebih banyak oleh peranan (role) daripada kepribadian. sedangkan seorang artis (seniman) perilakunya lebih banyak dipengaruhi oleh kepribadian daripada peranan. bagaimana halnya bagi seorang guru disekolah dan dimasyarakat? seorang guru dalam berbagai situasi tetap berada pada posisi netral. artinya, peranan dan kepribadian seorang guru hendaknya seimbang, berada pada titik netral (pertengahan). interaksi antara peranan dan kepribadian sesuai penjelasan diatas, dapat digambarkan sebagai berikut:



























 




        Militer                                   Guru                          Seniman

2. Kepemimpinan dan Tingkah laku dalam Administrasi pendidikan

Kepemimpinan dan kelakuan manusia dalam suatu organisasi pendidikan merupakan dua unsur yang biasa dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan, sebab keduanya laksana dua bagian dari sekeping mata uang. apabila tingkah laku manusia dalam administrasi pendidikan ini dikaitkan dengan kepentingan kepemimpinan, maka secara konseptual ada tiga model perilaku yang dapat dijelaskan, yaitu perilaku pemimpin yang memntingkan dimensi idiografik, pemimpin yang mementingkan dimensi nomotetik dan pemimpin transaksional. konsep Getzel dan Guba (1957:423-441), melalui Hendayat Soetopo dan Wasty Soemanto (1982:291-293), dijelaskan ketiga perilaku pemimpin tersebut diatas sebagai berikut:
(a)  Pemimpin yang mementingkan dimensi nomotetik digambarkan sebagai individu yang menekankan harapan institusi dan konformitas peranan dengan harapan, yang berarti mengabaikan pribadi individu dan kepuasan pemenuhan kebutuhannya. ia mementingkan ototritas yang dipandang dari status atau posisi ia pegang. ia lebih menekankan pada peraturan-peraturan dan prosedur dengan sanksi ekstrinsik. keefektifan pemimpin nomotetik ini lebih banyak tergantung kepada keberhasilan yang ia harapkan dari para bawahannya.
(b) Pemimpin yang mementingkan dimensi idiografik (lawan dari dimensi nomotetik). pemimpin tipe ini lebih menekankan dan mementingkan pribadi individu. harapan organisasional pada individu sangat dibatasi. otoritas yang dimiliki administrator sangat dibatasi dan didelegarikan kepada para anggotanya. hubungan dengan individu yang lain didekatkan dengan kebutuhan pribadi masing-masing individu. pemimpin yang berdimensi ini lebih menekankan ego atau pribadi para anggota institusi daripada tuntutan institusional.
(c)  Pemimpin transaksional, adalah pemimpin yang berusaha memadukan (mengkombinasikan) dimensi nomotetik dengan dimensi idiografik dalam sistem kepemimpinannya. pemimpin transaksional memen-tingkan usaha pencapaian tujuan institusi, tetapi pada waktu yang sama harapan individu tidak diabaikan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Ia mengakui secara mendalam hakekat peranan dan harapan institusi, akan tetapi ia juga mengharapkan tujuan dapat tercapai dengan memenuhi dorongan dan kebutuhan pribadi individu masing-masing. dengan demikian, pemimpin transaksional dalam waktu yang sama ia mampu menerapkan situasi kepemimpinan yang menekankan dimensi nomotetik sekaligus dimensi idiografik.
Perilaku pemimpin dalam administrasi pendidikan akan sangat tergantung pada penekanan individu yang terlibat terhadap ketiga dimensi             di atas, tanpa mengabaikan filsafat yang dianut seseorang sebagai bagian yang menentukan dalam memilih dimensi mana yang paling sesuai yang akan mewarnai kepemimpinanya dalam administrasi pendidikan. tentu saja pemimpin pendidikan yang baik selalu berusaha agar dalam kepemimpinanya tetap berada dalam kondisi yang seimbang dan berusaha menetralisir masalah-masalah yang mungkin timbul dalam organisasi, bahkan mungkin dapat menghilangkannya sama sekali.
Dalam berbagai interaksi (inter dan antar individu) pada sebagian organisasi sering terjadi konflik, baik yang bersumber dari konflik peranan dalam institusi dengan kebutuhan pribadi, konflik peranan dengan peranan, maupun konflik pribadi dengan pribadi, sehingga menyulitkan seorang pemimpin untuk mengatasinya.
(a)  Konflik yang bersumber dari peranan dalam institusi dengan kebutuhan pribadi, misalnya Kepala Sekolah yang akan memimpin rapat penting menyambut kedatangan Menteri Dikbud. tetapi pada saat yang bersamaan ia menerima telepon dari Rumah Sakit bahwa anaknya yang bungsu mendapat kecelakaan lalu lintas dan sedang dalam keadaan gawat di Rumah Sakit.
(b) Konfilk yang bersumber dari peranan dengan peranan, misalnya: Guru tidak mau disupervisi oleh penilik sekolah tertentu (konflik disegreement individual). karena berasal dari kelompok yang berbeda, maka mereka tidak mau bekerjasama (konflik disegreement kelompok). antara dua pejabat yang berlainan tujuan (ide/harapan) terjadilah pertentangan pendapat (konflik harapan), dan contoh-contoh lainnya.
(c)  konflik yang bersumber dari pribadi dengan pribadi, misalnya: Individu-individu dalam kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda, maka arah pelaksanaan tugas tidak serasi. ketidakserasian kebutuhan inilah yang menimbulkan konflik.
Konflik-konflik tersebut diatas seringkali muncul dalam kegiatan administrasi pendidikan yang kadang-kadang menimbulkan keteganagn bipolar antara lembaga (institusi) dengan tujuan dan harapan, serta individu dengan segala kebutuhannya. Disatu pihak terdapat pribadi (individu) dengan berbagai kebutuhannya, motivasinya dan ambisinya dalam organisasi. Dilain pihak terdapat harapan dan peranan institusi dalam mewarnai pola kerja para anggotanya. dalam situasi demikian sering muncul ketegangan (konflik), karena pimpinan bekerja dengan banyak anggota yang mempunyai problem yang bervariasi yang harus dipecahkan dengan baik.
Sebuah rumus dibawah ini dapat membantu kita untuk melihat hubungan kerja para anggota suatu organisasi yang diwarnai oleh kebutuhan dan perilaku yang berbeda-beda yang dengannya sering menimbulkan ketegangan (konflik). rumus tersebut adalah :  H = S (P+1) (P/2), dimana : H= hubungan, P = orang yang bekerja, dan S = sifat atau watak pribadi individu.
Misalnya seorang kepala sekolah bekerja dengan 10 orang guru                    di sebuah sekolah, maka akan terjadi hubungan sebagai berikut:                         H = S (10 + 1) (10/2) = 11 x 5 = 55, ini berarti, seorang kepala sekolah yang bekerja dengan 10 orang guru itu tidak berarti hanya terjadi          11 hubungan, melainkan akan melayani 55 hubungan pada sekolah yang dipimpinnya. belum lagi dibayangkan, bila setiap hubungan itu menunjuk kepada satu sifat atau watak, maka kepala sekolah sekurang-kurangnya berhadapan dengan kemungkinan 55 sifat atau watak (perangai) yang berbeda-beda pula (kemungkinan H = S). keadaan demikian inilah yang selalu menimbulkan ketegangan (konflik) dalam proses kerjasama untuk mewujudkan tujuan administrasi pendidikan. demikian pula macam dan variasi perilaku kepala sekolah dalam kepemimpinannya.
Menurut A. W. Widjaja, bahwa perilaku administratif diwarnai atau dipengaruhi oleh banyak factor, khususnya faktor pemimpin itu sendiri, factor bawahan serta faktor situasi dimana proses kepemimpinan itu berlangsung. selain itu dijelaskan pula bahwa bagi setiap pemimpin faktor yang sering mempengaruhi perilakunya antara lain (a) letar belakang sosial ekonomi;  (b) latar belakang keluarga; (c) situasi masa kini; dan  (d) tujuan yang akan dating (cita-cita masa depan). (A. W. Widjaja, 1985:59). latar belakang tersebut akan memberikan pandangan jauh kedepan. kesadaran dan pengertian serta sikap bagi seorang pemimpin. sebagai manusia, setiap bawahan memiliki emosi (perasaan) yang akan menimbulkan sikap pro dan kontra terhadap peilaku pemimpinnya. persepsi dan kognisi akan menimbulkan kecenderungan sikap yang bertentangan atau menolak (kontra) dan untuk menetralisir sikap yang bertentangan tersebut biasanya orang kembali kepada kepercayaan (conation), sehingga sikap dan peilaku pemimpin tersebut kembali sewajarnya. A. W. Widjaja, melukiskan perilaku pemimpin dengan latar belakangnya seperti pada gambar di bawah ini. (1985:60).


 










          Gambar 5 : Sikap Pro dan Kontra terhadap perilaku pemimpin berdasarkan
                          Latar belakang kepemimpinanya.

3.  Konsep Kepemimpinan dalan Aministrasi Pendidikan.
Dalam menguraikan tentang konsep kepemimpinan pendidikan tentunya kita tidak terlepas dari pandangan kita terhadap konsep kepemimpinan pada umumnya. secara formal, kegiatan kepemimpinan harus diselenggarakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu yang dilingkungannya terdapat sejumlah orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
Dalam konsep kepemimpinan, para ahli cenderung mengartikan kepemimpinan sebagai suatu kemampuan menggerakkan, memberikan motivasi dan mempengaruhi kelompok orang-orang agar mereka bersedia melakukan kegiatan-kegiatan (tindakan) yang sesuai dan terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan yang tepat dan rasional. ada dua unsur yang dapat diungkapkan dari pengertian kepemimpinan di atas, yaitu:
(a)  Kegiatan menggerakkan orang-orang, yang berarti keseluruhan proses pemberian motivasi agar bekerja secara ikhlas dan sungguh-sungguh demi tercapainya tujuan organisasi.
(b) Kegiatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki keberanian untuk tampil ke depan memberikan bimbingan, mempengaruhi dan mendorong terwujudnya tindakan-tindakan atau tingkah laku yang terarah pada tujuan.
Dalam kepemimpinan pendidikan, faktor pemimpin tidak dapat dilepaskan dari faktor uang yang dipimpin. keduanya saling bergantung, sehingga yang satu tidak ada tak mungkin ada yang lain. sebab itu, kepemimpinan merupakan proses interaksi manusiawi (human relationship), karenanya setiap pemimpin harus mampu bekerjasama dengan orang yang dipimpinnya, memberikan bimbingan dan motivasi agar mereka bekerja dengan ikhlas dan senang hati, tanpa paksaan dan ancaman yang mungkin akan menimbulkan perasaan takut dan kesetian yang semu. hanya dengan memahami dan menghayati perasaan dan pikiran serta kebutuhan para anggotanya seserang akan dapat diterima, dihormati, dihargai dan disegani sebagai pemimpin. kepemimpinan yang demikian itu sesuai dengan konsep kepemimpinan pendidikan modern yang dilandasi oleh asas demokrasi yang sangat menghargai harkat dan martabat manusia sebagai penentu keberhasilan segala aktivitas. sebab, dalam kepemimpinan pendidikan modern lebih menekankan spesialisasi tugas, pendelegasian wewenang dan rentangan control yang tepat. untuk itu, penyusun konsep kepemimpinan pendidikan harus diorientasikan kepada prinsip-prinsip: (1) partisipasi; (2) kooperasi; (3) hubungan-hubungan kemanusiaan yang akrab, (4) pendelegasian dan pancaran kekuasaan serta tanggungjawab; (5) fliksibilitas organisasi tata kerja;             (6) kreativitas; (7) obyektivitas dan rasional dalam segala tindakan.
Dengan berorientasi kepada prinsip-prinsip diatas, maka dalam kepemimpinan pendidikan sangat menghargai perubahan-perubahan, member dorongan terhadap usaha-usaha inovasi, meningkatkan loyalitas, inisiatif dan kreativitas dalam proses pengembangannya. kerana itu, kepemimpinan pendidikan modern memandang organisasi sebagai suatu system sosial individu-individu yang dalam aktivitasnya menganut falsafah “optimisme”, yaitu segala problem (masalah) yang dialami (dihadapi) pasti dapat diselesaikan secara wajar melalui cara-cara yang rasional dan manusiawi.
Menurut Ross dan Hendry (ahli sosiologi) dikutip oleh N. A. Ametembum, memandang bahwa kepemimpinan itu sebagai suatu fenomena interaksional. keduanya berpendapat bahwa fenomena kepemimpinan dalam masyarakat manusia adalah sebagai suatu hasil interaksi diantara berbagai indicator sebagai berikut:
(a)  Sifat-sifat seseorang
(b) Kebutuhan-kebutuhan struktual dan sifat-sifat kelompok.
(c)  Situasi dimana timbul kepemimpinan
(d) Sifat atau ciri tugas yang diemban
(e)  Jenis kelompok dan kualitas para anggotanya
(f)   Iklim sosial yang terjadi disekitarnya
(g) Harapan-harapan dan tanggapan kelompok terhadap pemimpin dan apa yang dikerjakannya. (Ametembun, 1974:21)
Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan adalah suatu proses kehidupan kelompok, karenanya tidak dapat dipisahkan dengan konteks sosial, adat-istiadat dan kultur setempat dan banyak faktor lainnya. dikatakan oleh Ross dan Hendry, bahwa kepemimpinan adalah bersifat dinamik, fleksibel dan sensitif dalam menyebarkan interaksi diantara banyak faktor tersebut diatas. keduanya mengklasifikasikan konsep kepemimpinan itu atas tiga kategori, yaitu:
(a)  Kepemimpinan sebagai traits within the individual leader
(b) Kepemimpinan sebagai suatu function of the group, dan
(c)  Kepemimpinan sebagai suatu function of the situation. (Ametembun, 1974:24).

a.   Kepemimpinan sebagai Traits within the individual leaders
Kepemimpinan dimasa lalu dipusatkan pada diri pemimpin sebagai seorang pribadi yang mewrisi kepemimpinan secara turun-temurun. pemimpin dilahirkan, bukan dijadikan atau dibuat (leaders is born not made). keadaan ini pernah terjadi di Indonesia pada masa keemasan raja-raja dulu. nanti setelah runtuhnya feodalisme dan berkembangnya kesadaran demokrasi, barulah timbul pandangan-pandangan baru bahwa kepemimpinan itu dapat dipelajari pada setiap situasi dan kondisi tertentu, disamping itu bahwa pemimpin-pemimpin itu bisa dijadikan/dibuat, bukan dilahirkan (leaders are made, not born).
Dalam teori sifat (traits theory) nampak ada kecenderungan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang ada pada diri seseorang, sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain/kelompok, dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang sama dalam kelompok dan situasi yang juga berbeda. untuk mengembangkan fungsi-fungsi kepemimpinan, seseorang         harus membawa sifat-sifat dan kepribadiannya serta kemampuan-kemampuannya yang ia miliki kepada orang lain. Teori ini didasarkan kepada pendapat bahwa keberhasilan seseorang pemimpin disebabkan oleh kelebihan daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin itu sendiri. sifat-sifat itu dapat berupa sifat-sifat fisik, seperti tinggi badan, raut muka stamina dan sebagainya. Disamping sifat-sifat fisik, juga sifat kemampuan, seperti  kecerdasan, lancar berbicara, cepat mengambil sesuatu keputusan yang tepat dan logis, dan sebagainya. Sedangkan sifat-sifat lain berupa sifat-sifat kepribadian seperti: harga               diri kejujuran,  keteladan, kebesaran jiwa, tekun dan rajin, sabar, kerelaan berkorban, penuh pengabdian, dsb.
b.   Kepemimpinan sebagai suatu function of the Group
Bila konsep pertama dipusatkan pada sifat kepribadian pemimpn, maka konsep kedua ini kepemimpinan lebih diarahkan pada fungsi pemimpin dalam kelompok tertentu. Disini kepemimpinan itu dipandang sebagai suatu fungsi dari pada kelompok. Karena itu,           bila konsentrasi pada kelompok makin besar, maka akan besar pula untuk mengobservasi tingkah laku, mengorganisir tindakan-tindakan kepemimpinan, melukiskan interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Sebab pola interaksi antar individu dalam kelompok lebih ditentukan oleh struktur kelompok daripada  oleh kepribadian masing-masing anggota kelompok. Kepemimpinan lalu dirumuskan sebagai suatu struktur daripada kelompok, esensi kepemimpinan lebih ditekankan pada sifat suatu kelompok daripada sifat suatu kelompok daripada sifat pribadi individu. Dengan demikian, kepemimpinan bukan terutama terletak pada diri pribadi pemimpn melainkan dipandang sebagai suatu fungsi daripada struktur kelompok tadi. Perlu dicatat bahwa, hal ini tidak berarti bahwa apa yang dibawakan setiap individu bagi kelompok tidak penting. Tiap individu merupakan unsur-unsur esensil, dan merupakan pula faktor yang dapat membatasi perkembangan struktur kelompok. Juga bahwa kelompok itu sendiri merupakan pula faktor pembatas, terutama dilihat sebagai keadaan yang membawakan perubahan dalam organisasi. Sebab keberhasilan dalam kepemimpinan itu tergantung dari dan berorientasi kepada kemampuan kelompok.  Untuk itu, bagaimana pemimpin kelompok ini memanfaatkan kemampuan tersebut untuk memperoleh keberhasilan dalam kepemimpinannya.   
c.    Kepemimpinan sebagai suatu Function of the Situation
Konsep kepemimpinan ini mencoba menganalisis tentang situasi dimana kelompok itu berada. Kepemimpinan bukanlah sesuatu yang dapat dioper dan diimport dari luar ke dalam diri si pemimpin. Kepemimpinan ini timbul, tumbuh, berkembang dan terwujud dalam aspirasi kelompok sebagai akibat dari rangsangan dan dorongan “situasi” untuk bergerak.
Ketidakpuasan terhadap konsep kepemimpinan yang berorientasi pada sifat-sifat pribadi individu, kemudian beralih pada fungsi-fungsi struktur kelompok juga nampaknya tidak cukup, maka konsep kepemimpinan yang berorientasi pada situasi dimana individu dan kelompok itu berada menjadi konsentrasi dan sorotan daripada analisis yang terakhir ini. Ini berarti bahwa kepemimpinan yang diharapkan adalah kombinasi dinamis dari fungsi individu, fungsi kelompok, dan fungsi situasi dalam proses kepemimpinan. Setiap pemimpin pendidikan diharapkan berada  pada kombinasi ketiga konsep kepemimpinan itu untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya tanpa mengabaikan : (1) sifat daripada tugas yang dipercayakan; (2) watak daripada kelompok; (3) sifat-sifat daripada anggota kelompok (individu); (4) hubungan-hubungan para anggota kelompok tersebut; (5) iklim sosial (social climate) yang ada pada saat itu, dan (6) proposisi-proposisi kepemimpinan yang dianut.
Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang mendasarkan teori/konsep ini mempunyai kecenderungan kearah         2 hal.
Pertama: yang disebut konsideransi (consideration), ialah kecenderungan kepemimpinan yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan dan gejala lain dalam tingkat ini, seperti sifat pemimpin yang ramah tamah, selalu membantu kepentingan bawahan, membela bawahan, bersedia berkonsultasi dengan bawahan, memeberikan kesejahteraan kepada bawahan, dan sebagainya.
Kedua: disebut struktur inisiasi (initiating structure), ialah kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan-batasan antara peranan pemimpinan dan peranan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Kecenderungan kedua ini dapat dilihat dari berbagai gejala seperti, bawahan diberi instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan dan bagaimana pekerjaan dilakukan, hasil apa yang dicapai. Kepemimpinan teori ini selalu membuat standard yang perlu dilaksanakan oleh bawahannya, bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan teori ini, seorang pemimpin yang ideal, ialah pemimpin yang perhatiannya terhadap bawahan – tinggi dan terhadap hasil yang ingin dicapai juga tinggi. Singkatnya, tingkah laku pemimpin dalam teori ini harus selalu disesuaikan dengan situasi “kedewasaan” bawahan.
Istilah ‘kedewasaan” bagi bawahan, mempunyai komponen pengertian:
(a)  Orang-orang yang mempunyai tujuan, termasuk kemampuan menyusun tujuan dan dapat mencapai tujuan tersebut.
(b) Orang-orang yang mempunyai rasa tanggung jawab, dalam arti orang yang memiliki kemampuan (kompetensi) dan kemauan (motivasi).
(c)  Orang-orang yangmempunyai pendidikan dan pengalaman
(d) Mempunyai relevansi dengan tugas, yaitu kemampuan teknis melaksanakan tugas, dn memiliki rasa percaya pada diri sendiri dan harga diri. (A.W. Widjaya, 1985:34).
Berdasarkan konsep kepemimpinan yang telah diuraikan, maka lahir pula berbagai pandangan tentang jenis dan sifat kepemimpinan sebagai berikut:
a.   Menurut bentuknya, kepemimpinan dapat dibedakan atas:
(1)    Tipe kepemimpinan otoriter (otokratis)
Seorang pemimpin yang bertipe otokritas ialah pemimpin yang dalam kepemimpinannya memperlihatkan ciri-ciri sbb:
(a)  Menganggap organisasi yang dipimpinnya sebagai milik pribadinya.
(b) Tujuan organisasi sama halnya dengan tujuan pribadinya.
(c)  Bawahan dianggap dan diberlakukan sebagai alat semata.
(d) Tidak senang (tidak mau) menerima kritikan dan saran-saran dari bawahannya walaupun untuk sesuatu yang baik.
(e)  Dalam kepemimpinannya lebih banyak mengandalkan kekuasaan formal (otoritas, pangkat dan jabatan).
(f)   Dalam menggunakan bawahan, mempergunakan cara paksaan/ perintah yang mengandung unsur ancaman sebagai hukuman.
(g) Semua tugas yang diperintahkan/diinstruksikan harus dilaksanakan tanpa banyak membuat alasan.
(h) Tidak terlalu banyak memperkenankan bawahan untuk bertanya, karena semua perntah dan tugas dianggap jelas dan benar, dan sebagainya.
(2)    Tipe  kepemimpinan Paternalistis
Seorang pemimpin yang bertipe paternalistis dalam kepemimpinannya selalu memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:
(a)      Meganggap bawahan sebagai manusia yang belum dewasa;
(b)     Dalam berbagai situasi ia selalu berusaha melindungi bawahannya;
(c)      Kurang member kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif dan berkembang sendiri;
(d)     Sering berpendapat bahwa dirinyalah yang lebih mengetahui segala sesuatu daripada orang lain (bawahannya);
(e)      Ingin tetap menjadi pemimpin, karena ia kuatir organisasi           yang dipimpinnya akan menjadi berantakan bila dipimpin oleh orang lain;
(f)       Bekerja keras, karena kurang percaya dan tidak sampai hati member pekerjaan tersebut kepada orang lain (bawahan) untuk mengerjakannya.
(3)    Tipe kepemimpinan Kharismatis
Seorang pemimpin yang bertipe kharismatis ialah pemimpin yang alam kepemimpinannya didasarkan pada kharismatis yang terpencar dari pribadi pemimpin yang bersangkutan. Pemimpin tipe ini mempunyai daya tarik yang luar biasa sehingga orang dengan sukarela mau menjadi pengikutnya. Sampai sekarang, para ahli belum berhasil mengungkap sebab-sebab apa seorang pemimpin memiliki charisma, ciri-ciri yang dimiliki pemimpin kharismatis ini antara lain:
(a)  Adanya daya tarik yang luar biasa dari pribadi pemimpin yang bersangkutan, sehingga orang mau menjadi pengikutnya.
(b) Adanya rasa kepatuhan yang besar dari para pengikutnya, sehingga para pengikut kadang-kadang pasrah/menyerah tanpa alasan kepada sang pemimpin tersebut.
(c)  Umumnya bawahan yang dipimpin (pengikut) bekerja tanpa dipaksa tetapi dengan hati yang ikhlas dan sukarela bekerja untuk kepentingan pemimpin tipe kharismatis ini.
(4)    Tipe kepemimpinan laissez-faire
Tipe kepemimpinan ini dekat dengan tipe paternalistis dan merupakan kebalikan dari tipe otoriter dan militeristis. Pemimpin dalam tipe ini kedudukannya hanya sebagai symbol belaka, karena itu sering dijuluki sebagai pemimpin simbolis atau pemimpin kebapaan atau bos besar dan semcamnya. Ciri pimpinan tipe laissez-faire ini antara lain sbb:
Bawahan diberi kebebasan sepenuhnya untuk bertindak dan mengambil keputusan yang dianggap perlu.
(a)  Pemimpn hanya berfungsi sebagai penasihat, memberikan saran dan pendapat bila dirasa sangat perlu/penting.
(b) Wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi kurang jelas.
(c)  Bawahan bebuat sesuka hatinya karena tidak ada pengawasan dari atasannya.
(d) Perwujudan pekerjaan menjadi simpang siur dan kacau, karena tidak ada koordinasi  yang jelas dan bawahan bekerja sendiri-sendiri sesuai keinginannya..
(e)  Waktu masuk dan keluar kantor tidak menetu, karena tidak tergambar secara formal, demikian pula tugas masing-masing anggota organisasi yang dipimpinnya.

(5)    Tipe kepemimpinan demokratis
Pengetahuan di bidang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe kepemimpinan demokratis adalah yang paling tepat (ideal) untuk suatu organisasi modern dewasa ini, termasuk organisasi lembaga-lembaga kependidikan. Dalam kepemimpinan ini, para pemimpin memperlihatkan ciri-ciri kepemimpinannya sebagai berikut:
(a)  Pemimpin selalu memperhatikan, mengetahui, memper-timbangkan dan menghargai harkat dan hakekat bawahan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak azasi.
(b) Selalu berusaha agar terdapat keserasian, keseimbangan, dan kesetaraan serta ke selatan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan bawahan,
(c)  Senang menerima saran, pendapat dan kritikan-kritikan yang bertujuan untuk perbaikan,
(d) Mengutamakan kerjasama dalam usaha mencapai tujuan,
(e)  Bersifat mendidik dengan jalan memberikan kesempatan kepada bawahan untk bekembang,
(f)   Berpendapat bahwa keberhasilan adalah hasil usaha bersama dan bukan dari hasil usaha pimpinan sendiri,
(g) Dalam kepemimpinannya selalu berpegang pada prinsip Ing ngarso sung tulodo, Ing madya mangun karso dan Tut wuri handayani”.
(h) Berusaha selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan dengan keberhasilan bersama,
(i)   Menerima pendapat yang berbeda tidak untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipertimbangkan/dipertemukan dalam musyawarah untuk memperoleh mufakat.
Kepemimpinan yang demokratis ini paling tepat diterapkan        di bumi  nusantara Inonesia, karena sesuai dengan jiwa falsafah Pancasila yang memiliki kewibawaan, jujur, dipercaya, bijksana, mengayomi, dan berani mawas diri untuk membawa serta memimpin masyarakat ke dalam kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b.   Menurut jenisnya, kepemimpinan dapat dibedakan atas:
(1)  Pemimpin Formal  (Formal  leader)
Pemimpin formal (resmi), yakni seseorang yang oleh organisasi tertentu diangkat atau ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengangkatannya untuk memangku sesuatu jabatan dan menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dengan segala hak dan kewajibannya untuk mencapai ssaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam realisasi kepemimpinannya belum tentu berlangsung efektif. Sampai dimana efektivitas kepemimpinannya sangat dipengaruhi oleh pola/        bentuk kepemimpinan yang dijalankan. Pemilihan atau penunjukan seorang pemimpin formal yang tepat akan memungkinkan ia mampu menggerakkan dan memberi motivasi pada orang-orang yang dipimpinnya untuk berbuat/melakukan kegiatan-kegiatan secara sungguh-sungguh dan terarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan.
(2)  Pemimpin informal (Infromal leader)
Pemimpin informal adalah pemimpin yang muncul dari dalam kelompok sebagai orang yang mampu menggerakkan dan mempengaruhi sehingga disenangi, dihormati, dan dipatuhi keputusan-keputusannya. Dari pemimpin informal ini diharapkan adanya peranan sosial (social role) tertentu yang terwujud dalam partisipasi masyarakat, yang karena kualitas-kualitas serta sarana tertentu yang dimilikinya diperkirakan akan dapat memenuhi harapan masyarakat. Peranan sosial tersebut sangat tergantung dari status yang dimiliki oleh pemimpin informal tersebut dalam masyarakat. Status sosial tersebut ditentukan oeh beberapa kriteria, misalnya keturunan, kekayaan, pendidikan, dan ciri-ciri biologis lainnya.
Untuk membandingkan atau membedakan pemimpin formal dari pemimpin informal, maka ada beberapa cirri di bawah ini akan mempermudah kita melihat perbedaan tersebut, yang diantisipasi dalam sebuah daftar sebagai berikut:
Pemimpin Formal
Pemimpin Infromal
a.    Memiliki legalitas forma (penunjukkan oleh pihak yang berwenang)
b.    Diberi backing oleh organisasi fomal untuk menjalankan keputusan-keputusan.
c.    Berstatus selaku pemimpin formal selama pengang-katannya masih berlaku.

d.    Memperoleh balas jasa yang berkaitan dengan posisinya (jabatannya).
e.    Dapat mencapai promosi (kenaikan pangkat formal),    dan dapat dimutasikan.
f.     Selalu memiliki fihak atasan.

g.    Harus memiliki syarat-syarat formal lebih  dahulu sebelum diangkat.


h.    Diberikan sanksi apabila melakukan kesalahan atau pelanggaran.



i.     Selama menjadi pemimpin ia harus menjalankan tugas kegiatannya secara terus menerus sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
j.     Dalam kepemimpinannya sering kali mendapat pengawasan dari atasannya.
k.    Akhir masa kepmimpinannya selalu dimintai pertanggung jawaban.
a.    Tidak memiliki legalitas penunjukan sebagai pemimpin oleh/dari atasan.
b.    Tidak ada backing dari sesuatu organisasi formal untuk menjalankan keputusan.
c.    Berstatus selaku pemimpin inormal selama masyarakat/ kelompok yang dipimpinnya masih menerima/mengakuinya.
d.    Biasanya tidak memperoleh balas jasa material, kecuali diusahakan.
e.    Tidak pernah mencapai promosi dan tidak pula dapat dimutasikan.
f.     Tidak memiliki atasan dalam arti formal.
g.    Tidak memiliki syarat-syarat formal, tetapi disegani/ dipatuhi/diteladani/dan sebagai sumber bertanya/ tukar pikiran.
h.    Tidak ada sanksi secara formal, kecuali berbuat kesalahan akan kurang ditaati/dipatuhi dan tidak diakui lagi.

i.     Selama menjadi pemimpin, kadang-kadang ia melak-sanakan kepemimpinannya, kadang-kadang tidak.


j.     Selama menjalanan tugas selaku pemimpin ia tidak pernah diawasi oleh siapapun.

k.    Akhir masa keemimpinannya ia kadang-kadang mempertanggung jawabakan kadang-kadang tdak kepada masyarakat.

Kalau pemimpin formal di atas diorientasikan pada seorang Kepala sekolah selaku pemimpin pendidikan, maka ia harus mewujudkan sedemikian rupa sehingga tugas-tugas pokok di bawah ini dapat terealisir.
Tugas-tugas pokok tersebut antara lain adalah:
a.    Membantu orang-orang dalam masyarakat sekolah merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dengan jelas, yaitu:
(a)  Memperjelas nilai-nilai dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap tujuan pendidikan di sekolah.
(b) Memberikan dasar rasional bagi persetujuan mengenai tujuan-tujuan operasional dan usaha-usaha untuk mencapainya.
(c)  Mencari suatu dasar rasional bagi persetujuan peranan sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan dari masyarakat.
(d) Memperjelas peranan badan-badan yang ada di luar sekolah yang dapat diikutsertakan untuk mencapai tujuan pendidikan.
b.    Memperlancar proses belajar mengajar dengan mengembangkan pengajaran yang lebih efektif, dengan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:
(a)  Berinisiatif mencari penjelasan secara terus-menerus, mengusahakan penerimaan tujuan-tujuan pendidikan serta usaha untuk mencapai tujuan tersebut.
(b) Mencari dan mengusahakan memakai konsep perubahan dalam pengembangan pengajaran yang cocok.
(c)  Membuat proses belajar mngajar menjadi pusat dari semua usaha organisasi pendidikan.
(d) Membuat sarana yang memadai untuk perubahan institusional maupun individual.
c.    Membentuk atau membangun suatu unit organisasi yang produktif, fungsi kepala sekolah dalam mewujudkan aktivitas ini adalah:
(a)  Mengusulkan dan mencari kesepakatan mengenai struktur organisasi dan menetapkan hubungan kerja fungsional yang dituntut dari seluruh anggota staf untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah.
(b) Mencari penjelasan dan penerimaan bersama peranan-peranan daripada individu-individu dan bagian-bagian kelompok dalam organisasi.
(c)  Menjelaskan hubungan-hubungan wewenang, tanggung jawab dan kekuasaan diantara indiidu-individu dan bagian-bagian dalam kelompok.
(d) Membuat ketentuan-ketentuan komunikasi yang memadai               di seluruh antara sekolah dan badan-badan lain dalam masyarakat.
(e)  Memberi penilaian yang memadai secara kontinyu.
d.    Menciptakan suatu iklim di mana kepemimpinan pendidikan dapat tumbuh dan berkembang. Karena iklim dan kondisi-kondisi lingkungan banyak mempengaruhi tingkah laku manusia, maka pemimpin pendidikan hendaknya peka terhadap kondisi-kondisi tersebut baik yang menguntungkan maupun yang menghambat pertumbuhan dalam jabatan. Sebab, suasana pertumbuhan dalam jabatan sangat tergantung pada tingkah laku para pemimpin formal itu sendiri. Ada beberapa kondisi yang dapat menunjang pertumbuhan jabatan (profesi) antara lain sebagai berikut:
(a)  Adanya perasaan guru-guru, bahwa suasana kerja di sekolah adalah kondusif/mengasilkan kreativitas, eksperimentasi dan aktualiasi ketrampilan maupun bakat.
(b) Guru-guru yang mengalami kesulitan mengajar harus merasa bebas untuk meminta bantuan.
(c)  Dukungan dan motivasi harus diberikan untuk menjamin integritas program pengajaran dan yang bekerja untuk memajukannya.
(d) Ketergantungan harus diletakkan pada kepemimpinan secara mendadak (imergent leadership).
(e)  Adanya pemimpin yang dirasakan oleh guru-guru memiliki sifat suka menolong.
(f)   Membantu mencarikan dan memberikan sumber-sumber yang memadai untuk pengajaran yang efektif. Organisasi tidak akan berkembang dengan baik tanpa dukungan sumber-sumber yang memadai, baik personal maupun material. Jenis sumber yang diperlukan untuk mengembangkan organisasi antara lain sebagai berikut:
(a)  Pengetahuan dan ketrampilan professional.
(b) ketrampilan-ketrampilan dalam memelihara human relations
(c)  Pelayanan-pelayanankhusus (kesehatan dan kesejahteraan).
(d) Ketrampilan-ketramilan organisasional dan konseptual
(e)  Sumber-sumber eksternal dari institusi-institusi lain dsb.
C.   ADMINISTRASI PENDIDIKAN DILIHAT SEBAGAI SUATU GUGUSAN SUBSTANSI (WUJUD) PROBLEM-PROBLEM TERTENTU
Angapan masyarakat tentang pekerjaan administrasi pendidikan adalah menyangkut kegiatan ketatausahaan (clerical work) sesuai kenyataan yang ada dewasa ini sudah kurang dibenarkan. Secara konvensional, administrasi pendidikan banyak mengurus suatu  gugusan substansi tertentu, misalnya mengurus kurikulum  (pengajaran), kesiswaan, ketenagaan, keuangan, material dan alat pelengkapan sekolah/kantor, bahkan mengurus hubungannya dengan masyarakat dan pemerintah. Memang substansi itulah yang berada dalam jajaran administrasi dan manajemen pendidikan, sehingga memberi ciri yang dapat dibedakan dengan ciri dari administrasi pada lembaga-lembaga di luar lembaga pendidikan. Substansi yang demikian rumit dan kompleksnya, sehingga Knezewich menyebutnya  a cluster of substantive problems, yang menandai bahwa administrasi pendidikan bukan hanya mengurus pekerjaan tata usaha tetapi lebih daripada itu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya.
Calvin Grieder dan Truman N.Pierce dalam bukunya “Public School Administration” membagi substansi administrasi pendidikan tersebut (dalam datar isi bukunya hal. vii – viii) melalui Piet A. Sahertian, dkk, (1982:10). disebutkan sebagai berikut:
(a)  Organization of Public Education
(b) Leadership in educational administration
(c)  Administration o School special service
(d) Administration of instructional program
(e)  Pupil personnel administration
(f)   Financial and Business Administration
(g) School Plant Administration, and
(h) School Cummunity Relation
Ary H. Gunawan, membagi substansi administrasi pendidikan tersebut atas 10 bidang garapan yang harus dikuasai administrator pendidikan, yaitu:
(a)  Administrasi murid
(b) Administrasi personal sekolah/tenaga kependidikan
(c)  Administrasi kurikulum
(d) Administrasi fasilitas/sarana pendidikan
(e)  Administrasi tatalaksana pendidikan/tata usaha sekolah
(f)   Administrasi lembaga/organisasi sekolah/organisasi pendidikan
(g) Administrasi pembiayaan/anggaran pendidikan
(h) Administrasi hubungan masyarakat/komunikasi pendidikan.
(i)   Perencanaan dan pengembangan pendidikan/ sekolah
(j)   Dasar-dasar Supervisi Pendidikan (Ary H.Gunawan, 981:2).
M. Ngalim Purwanto, membagi substansi administrasi pendidikan tersebut atas: (a) Ketatausahaan sekolah, (b) Personalia guru, (c) Personalia murid, (d) Supervisi pengajaran, (e) Pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, (f) Pendirian dan perencanaan bangunan sekolah, (g) Hubungan sekolah dengan masyarakat.
Pembagian lain yang terdapat dalam “Ensiklopedi Pendidikan”, dikutip  oleh S.Mochtar Husain, dkk, (978:1) disebutkan sbb:
(a)  Undang-Undang pendidikan
(b) Personalia (untuk manajemen dan untuk melayani murid-murid)
(c)  Keuangan sekolah
(d) Pengawasan pendidikan
(e)  Hubungan masyarakat
(f)   Evaluasi, testing dan membuat raport
(g) Pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung sekolah
(h) Pembangunan masyarakat.
Berbagai pendapat di atas nampaknya tidak menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar, karena pada hakekatnya mereka mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu berusaha mengelola berbagai kegiatan di sekolah yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan. Aktivitas-aktivitas operasional administrasi pendidikan ini telah dirumuskan secara sistematis dalam buku Pedoman Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Kurikulum tahun 1975 Buku III-D yang memuat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
(a)      Kegiatan mengatur proses belajar mengajar
(b)     Kegiatan mengatur kesiswaan
(c)      Kegiatan mengatur personalia
(d)     Kegiatan mengatur peralatan penganggaran
(e)      Kegiatan mengatur dan memelihara gedung serta perlengkapan sekolah
(f)       Kegiatan mengatur keuangan sekolah
(g)     Kegiatan mengatur hubungan sekolah dan masyarakat
Keseluruhan kegiatan yang disebutkan terahir ini akan diuraikan lebih lanjut pada Bab III dan Bab IV dalam buku/diktat ini.

  1. PERTANYAAN LATIHAN
1.    Sebutkan dan jelaskan pendapat anda tentang dimensi-dimensi yang terdapat dalam administrasi pendidikan.
2.    Sebutkan dn jelaskan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam fungsi manajemen administratif dan kegiatan-keitan dalam fungsi manajemen operatif.
3.    Sebutkan fungsi-fungsi manajemen yang anda ketahui dan buatkanlah sebuah daftar spesifikasi untuk mengelompokkan masing-masing fungsi tersebut, sesuai kedudukannya.
4.    Sebukan dan dan jelaskan macam-macam teknik manajemen dalam administrasi pendidikan, baik yang tradisional maupun modern.
5.    Jelaskan pendapat anda bahwa administrasi pendidikan itu dapat ditinjau sebagai suatu proses sosial.
6.    Bagaimana tingkah laku sosial seorang guru dilihat dari segi peranan (role) dan kepribadian (personality)?
7.    Buatlah sebuah gambar teori Getzels dan Guba tentang perilaku sosial tersebut, dan berikanlah penjelasan seperlunya.
8.    Jelaskan secara singkat disertai sebuah contoh konkrit tentang konflik peranan dalam isntitusi dengan keputusan pribadi, konflik peranan dengan peranan maupun konflik pribadi dengan pribadi.
9.    Gunakan rumus yang ada dalam diktat ini dan carilah hubngan yang harus terjadi dalam organisai pendidikan jika seorang kepala sekolah mempunyai 25 orang bawahannya (guru).
10. Berdasarkan hasil perhitungan pada pertanyaan nomor 9 di atas, coba anda buat sebuah gambar (sosiometri) yang merupakan gambaran dari hubungan-hubungan tersebut.
11. Sebutkan dan jelaskan sifat-sifat apa saja yang seharusnya dimiliki oleh seorang kepala sekolah selaku pemimpin pendidikan.
12. Jelaskan secara singkat konsep kepemimpinan di bawah ini:
a.    Kepemimpinan sebagai traits within the individual leader
b.    Kepemimpinan sebagai suatu function of the group
c.    Kepemimpinan sebagai suatu function of the situation.
13. Jelaskan secara singkat bentuk-bentuk dan jenis-jenis kepemimpinan pendidikan yang anda ketahui. Sebutkan ciri-ciri dari kepemimpinan tersebut secara jelas.
14. Jelaskan secara singkat, tugas-tugas pokok kepala sekolah selaku pemimpin pendidikan.
15. Substansi apa sajakah yang terdapat dalam administrasi pendidikan? Jelaskan !
16. Buatlah sebuah daftar spesifikasi yang memuat pengelompokkan substansi-substansi dalam administrasi pendidikan, menurut para ahli dan tempatkan dalam datar dimana persamaan dan perbedaan dari substansi-substansi tersebut.
17. Menurut pendapat anda, substansi mana yang paling tepat seharusnya ada dan dilaksnakan pada sekolah-sekolah kita            dewasa ini. Kemukakan alasan anda memiliki substansi-substansi tersebut.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar